ASAS-ASAS PENYUSUNAN ANGGARAN
BAB
I
PENDAHULUAN
Manajemen keuangan merupakan salah
satu substansi manajamen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya
kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen
pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau
pengendalian.
Beberapa kegiatan manajemen keuangan
yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana,
pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban (Lipham, 1985; Keith, 1991)
Menurut Depdiknas (2000) bahwa
manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang
meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan
sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan,
pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah.
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Konsep Dasar Pembiayaan Pendidikan
Menurut Nanang
Fatah Mengacu pada teori human capital, sumber daya manusia merupakan modal
terpenting dalam melaksanakan pembangunan di setiap Negara. Sumber daya manusia
tidak semata-mata dianggap sebagai faktor produksi melainkan penggerak sistem
produksi secara menyeluruh (Nanang Fatah;2000:17). Investasi di bidang sumber
daya manusia sangat penting bagi laju pembangunan suatu Negara. Investasi
tersebut dikonkritkan dengan menyelenggarakan pendidikan baik formal maupun
nonformal. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas maka
diperlukan pula pendidikan yang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan anggaran
atau pembiayaan untuk pendidikan tersebut karena anggaran pendidikan merupakan
salah satu elemen penting untuk menunjang jalannya seluruh pelaksanaan
pendidikan. Di Indonesia anggaran pendidikan dan sarana pendidikan tidak
tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Anggaran pendidikan di
Indonesia saat ini baru sebesar 1,3% GNP. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan
dengan Negara lain seperti Malaysia yang mencapai 5,2%, Thailand 4,4%, dan
Vietnam 2,7%. Anggaran tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kualitas
pendidikan apabila anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien.
Satuan pendidikan beserta seluruh personelnya harus diberi kepercayaan dan
tanggung jawab yang leluasa untuk menggunakandana pendidikan sesuai dengan kondisi
lingkungan masing-masing. Dengan anggaran pendisdikan dan sarana yang dapat
menunjang pendidikan tersebut diharapkan mampi meningkatkan kualitas sumber
daya manusia di Indonesia, sehingga meningkatkan kemajuan pembangunan di
Indonesia.
Kriteria
Keberhasilan. Disiplin ilmu yang mengkaji tentang pembiayaan pendidikan disebut
juga sebagai ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan ini mengkaji tentang
bagaimana manusia baik secara perorangan maupun dalam kelompok masyarakatnya
membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas
agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan pengembangan
ilmu pengetahuan, keterampilan, pendapat, sikap, dan nilai-nilai khususnya
melalui pendidikan fomal serta bagaimana mendiskusikannya secara merata dan
adil diantara berbagai kelompok masyarakat. (Chon; 1979 dalam Nanang Fatah,
2000:18) Pada kajian ekonomi yang dibatasi pada bidang pendidikan ini menurut
Nanang Fatah (2000:3) ada beberapa kriteria keberhasilan yaitu :
a.
Nilai baik
ekonomis langsung dari suatu investasi yaitu perimbangan antara biaya
kesempatan (opportunity cost) dan keuntungan masa depan yang diharapkan melalui
peningkatan produktivitas tenaga kerja.
b.
Nilai baik
ekonomis tidak langsung yakni keuntungan eksternal yang mempengaruhi pendapatan
masyarakat-masyarakat lain.
c.
Keuntungan
fiskal yakni peningkatan penerimaan Negara dari sector pajak yang diakibatkan
oleh meningkatnya penghasilan tenaga kerja terdidik.
d.
Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil dan
terlatih.
e.
Permintaan masyarakat akan pendidikan.
f.
Efisiensi
internal dari lembaga itu sendiri yaitu hubungan antara input dan output yang
diukur dengan indikator-indikator pemborosan, pengulangan, putus sekolah, dan
efektivitas biaya.
g.
. Terciptanya
distribusi kesempatan pendidikan yang semakin merata untuk semua penduduk usia
sekolah.
h.
Dampak positif
dari pemerataan kesempatan pendidikan terhadap distribusi pendapatan dan kontribusi
pendidikan terhadap pengurangan angka kemiskinan.
i.
Kaitan antara
investasi di sektor pendidikan dan investasi di sektor lain, diantaranya
kesehatan, industri pertanian dan sektor lainnya.
B. Azas-Azas Penyusunan Anggaran
azas-azas
penyusunan aggaran terdiri dari :
1. Azas plafond
Bahwa anggaran belanja yang diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang
telah ditentukan.
2. Azas
pengeluaran berdasarkan mata anggaran Artinya bahwa anggaran pembelanjaan harus
didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan.
3. Azas
tidak langsung Yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerima uang tidak boleh
digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan pengeluaran.
C. Prinsip-Prinsip Dan Prosedur Penyusunan Anggaran
Apabila anggaran menghendaki fungsi
sebagai alat dalam perencanaan maupun pengendalian, maka anggaran harus disusun
berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Adanya
pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan
organisasi.
2. Adanya
sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran.
3. Adanya
penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi.
4. Adanya
dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah.
(Nanang Fattah 2006:50)
Beberapa
ketentuan umum yang harus berpedoman dalam penyusunan budget kas antara lain
budget kas harus realistis, luwes dan kontinyu sebagaimana yang dikemukakan
oleh Gunawan A dan Marwan Asri (1990:7) yaitu : Di dalam penyusunan suatu
anggaran perusahaan maka perlu diperhatikan beberapa syarat yakni anggaran
tersebut harus realistis artinya tidak terlalu optimis dan tidak pula berlaku
pesimis, luwes artinya tidak terlalu kaku, mempunyai peluang untuk disesuaikan
dengan keadaan yang mungkin berubah. Sedangkan kontinyu artinya membutuhkan
perhatian secara terus menerus, dan tidak merupakan usaha yang insidentil.
Menurut Bambang Riyanto (1990:7),
gudget kas disusun melalui beberapa tahap berikut ini :
1. Menyusun
estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasi perusahaan.
Transaksi-ransaksi di sini merupakan transaksi operasi pada tahap ini dapat
diketahui adanya defisit atau surplus karena rencana operasinya perusahaan.
2. Menyusun
perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber-sumber
dana lainnya yang diperlukan untuk menutup kredit kas karena rencana oeprasinya
perusahaan, juga disusun estimasi pembayaran bunga kredit tersebut beserta
waktu pembayaran kembali, transaksi-transaksi di sini merupakan transaksi
finansial.
3. Menyusun
kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi,
finansial, dan budget kas yang final ini merupakan gabungan dari transaksi
operasional dan transaks finansial yang menggambarkan estimasi penerimaan dan
pengeluaran kas keseluruhan.
Dari uraian
tersebut di atas bahwa prinsip penganggaran haruslah memberikan penjelasan
dengan realistis serta memperkirakan berapa penerimaan dan berapa yang akan
diterima sehingga memberikan gambaran untuk masa yang akan datang sehingga
tepat sasaran.
Pembiayaan
pendidikan terdiri atas :
1. Biaya investasi, satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana,
pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
2. Biaya operasi, meliputi : Gaji
pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada
gaji,Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan
tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan
prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain
sebagainya.
3. Biaya personal, Biaya personal
sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus
dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara
teratur dan berkelanjutan.
Daftar Pustaka
Abin Syamsudin
Makmun,1995. Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidian, Sarana Panca
Karya, Bandung
Fatah, S. Nanang. 2000. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung
: PT Remaja Rosdakarya
Mulyana, E. 2002. Managemen Berbasis Sekolah. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
Subroto, Suryo, B. 2004. Manajemen Pendidikan di Sekolah. Jakarta : PT Rineka Cipta
Sukirman, Hartati, dkk. 2004. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Yogyakarta : UNY Press http://adesuherman.blogspot.com/2011/10/bentuk-bentuk-desain-anggaran.html
Mulyana, E. 2002. Managemen Berbasis Sekolah. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
Subroto, Suryo, B. 2004. Manajemen Pendidikan di Sekolah. Jakarta : PT Rineka Cipta
Sukirman, Hartati, dkk. 2004. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Yogyakarta : UNY Press http://adesuherman.blogspot.com/2011/10/bentuk-bentuk-desain-anggaran.html
http://rinawatirina.blogspot.com/2010/01/standar-pembiayaan-pendidikan.html
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment